Gebrakan Bupati Boyolali Seno Samodro di bidang pelayanan publik patut diacungi jempol. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGT)- public service center (PSC) 119 masuk Top 99 dalam sistem informasi inovasi pelayanan publik (SiNovic). Melalui program Boyolali Pro Investasi yang dicanangkan mulai tahun 2010 lalu, para investor kini terus berbondong-bondong menanamkan modalnya di Kota Susu ini. Prestasi ini menempatkan Boyolali masuk daftar tiga terbaik kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PTSP di Indonesia. Penghargaan diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun 2016. Boyolali sebelumnya juga masuk Top 99 terkait inovasi Bupati Boyolali dalam pro investasi tahun 2015 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Berhasil masuk Top 99, Boyolali ditunjuk Kemenpan-RB untuk mengikuti United Nations Public Service Award (UNPSA). Yakni organisasi pemberi award pelayanan publik tingkat dunia. ”Saya memilih pro investasi karena itu yang bisa membuat Boyolali bisa berubah,” tandas Bupati Seno Samodro.

Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Boyolali mendapat juara dalam penilaian pelayanan terpadu satu pintu karena telah menyederhanakan 33 peraturan daerah (Perda) menjadi tiga Perda saja. Penyerapan tenaga kerja dari masuknya investor sangat luar biasa karena melebihi angka penggangguran di Boyolali yang mencapai 14.000 orang. Sementara ketersediaan lapangan pekerjaan mencapai 30.000. Memasuki triwulan I tahun 2016, nilai investasi telah menembus sekitar Rp6,355 triliun. Kini pendapatan per kapita di Boyolali telah mencapai Rp13,6 juta/tahun atau melesat jauh karena sebelumnya hanya Rp 6,5 juta/tahun. Sementara pertumbuhan ekonominya mencapai 5,2% atau di atas rata-rata nasional.

Layanan Informasi 119
Pemkab Boyolali juga melakukan inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan melalui layanan informasi 119 yang kemudian diadopsi pemerintah pusat. Layanan kesehatan tidak hanya men-cover data rumah sakit (RS) negeri, namun juga RS swasta di Boyolali.
Keberadaan layanan informasi 119 diharapkan mempermudahkan masyarakat karena pasien yang dirujuk ke RS cukup menelepon ke nomor yang dimaksud secara gratis selama 24 jam. Inovasi layanan lnformasi kesehatan 119 kemudian masuk kategori Top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan-RB di tahun 2015.  Tahun 2016 call center 119 kembali mendapat penghargaan serupa. Informasi yang dapat diakses melalui nomor 119 diantaranya ruang rawat inap yang kosong dan dokter yang jaga di RS. Ketika tahun 2015 lalu, untuk dapat menggunakan layanan informasi diharuskan menekan kode  telepon wilayah Boyolali (0276) baru menekan nomor 119. Namun setelah diadopsi pemerintah pusat, masyarakat tinggal menekan 119 saja. Operator akan menjawab semua informasi yang ditanyakan. Layanan ini aktif non stop 24 jam. Layanan juga dapat dipakai masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat. Dinkes menyediakan satu unit mobil ambulan berikut peralatannya untuk pelayanan darurat yang beroperasi selama 24 jam. Agar pelayanan berjalan optimal, setiap delapan jam perbarui data ruang rawat inap yang kosong di semua rumah sakit di Boyolali. Layanan ini sudah dapat diakses sejak Oktober 2013. Dalam layanan informasi Kesehatan 119, ada lima orang yang bertugas menjadi operator. Seorang bidan harus memiliki SIM A, SIM C, dan bisa menjadi sopir mobil ambulan. Layanan ini juga dilengkapi fasilitas pesan singkat gateway. khusus panggilan darurat, dari daerah terpencil akan dimintakan bantuan dari puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jika tidak bisa ditangani, pusat layanan kesehatan baru turun tangan. Rumah sakit berinisiatif mengirim data jumlah rawat inap yang kosong ke layanan informasi kesehatan. Jika dalam 8 jam rumah sakit tidak mengirim data, maka operator 119 yang akan menghubungi.

Telepon gratis ini akan memanfaatkan jaringan internet. Caranya cukup sederhana karena warga cukup mendaftarkan diri dengan nomor induk kependudukan (NIK). Sedangkan PNS di lingkungan pemkab Boyolali mendaftarkan nomor induk pegawai (NIP). Untuk mendukung rencana itu dibutuhkan biaya sekitar Rp.100 milliar untuk membangun jaringan internet ke seluruh pelosok daerah di Kabupaten berslogan tersenyum ini.

(Sumber : Ary Wahyu Wibowo – Koran Sindo)