Sejak menjabat sebagai Bupati Bandung pada periode pertama, 2010-2015, Dadang M Naser telah melaksanakan berbagai program dan trobosan untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah yang dipimpinnya. Konsistensi itu membuahkan hasil pada 2015, Kabupaten Bandung menyabet tujuh penghargaan. “Adhikarya Pangan Nusantara” tingkat Jawa Barat 2015. Ketujuh penghargaan tersebut masing-masing diperoleh dalam kategori Pemangku Ketahanan Pangan; Pelaku dan Pembina Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Desa Mandiri Pangan (Demapan), dan Pendamping Kelompok Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingkas Serangan), dan Pendamping Kelompok Lingkas Serangan.
Penghargaan itu diserahkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan diterima oleh Bupati Bandung Dadang M Naser pada upacara peringatan Hari pangan Sedunia tingkat Jawa Barat 2015 di halaman Gedung Sate Bandung, Rabu (7/10/2015). Selain itu, Dadang M Naser pun kini menjadi nominator peraih Adhikarya Pangan Nusantara tingkat nasional. Berbagai program, ujar Bupati, ampuh membantu petani dalam meningkatkan produksi komoditas pertaniannya. “Saya pun akhirnya mencetuskan bagaimana melawan tikus, hama padi, dan lainnya yang mengganggu produktivitas padi. Saat itu Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pun meminta kepada kami agar mampu meningkatkan produksi padi,” ujar Bupati.
Selain itu, Dadang mencetuskan program pembangunan pertanian terpadu berbasis organik. “Untuk itu, kami mengkombinasikan antara pertanian dan peternakan. Hasilnya cukup memuaskan karena dengan sistem tepat dalam pola tanam, produksi bertambah. Kalau dengan sistem kovensional paling kami medampatkan 6 ton perhektare, tapi dengan pedekatan organik dan pupuk tepat bisa mencapai 9 ton per hektare,” tutur Dadang.
Menurut dia, beberapa Negara tetangga seperti Singapura pun melirik produk pertanian organik dari Kabupaten Bandung. “Beras organik, terutama beras merah menjadi daya tarik bagi Singapura. Bahkan beberapa tahun terakhir Singapura telah menjalin kerja sama untuk mengimpor sayuran organik asal Kabupaten Bandung. Kentang, wortel, adamame, dan lainnya menjadi komoditi ekspor.
Selain itu untuk menyukseskan program ketahanan pangan ini. Pemkab Bandung melakukan peningkatan produksi jagung. Pemkab Bandung memacu produksi jagung dengan memperluas areal tanam. Sebab, komoditas tersebut menopang ketahanan pangan sekaligus jadi bahan baku industri. Selama musim tanam 2015 produksi jagung di Kabupaten Bandung mencapai 43.088 ton dari lahan seluas 65.572 hektare (ha). Sedangkan total luas lahan tanam jagung mencapai 8.490 ha. Pemkab Bandung menyediakan anggaran untuk mendukung produktivitas jagung selama 2015 tercatat Rp. 2,1 miliar yang dikemas dalam program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) untuk 100 ha bagi 40 kelompok tani. Pemkab juga memberikan benih jagung untuk 2.000 ha (15 kg per ha). Dengan begitu, tutur dia, minat petani menanam jagung diharapkan lebih meningkat. Sementara, Indonesia sampai saat ini masih mengimpor jagung dari Amerika Serikat.
Volume impor ini harus dikurang dengan cara menggencarkan kembali menanam jagung di setiap provinsi maupun kabupaten. “Lahan untuk tanaman ini (jagung) masih sangat luas dan prospek pemasarannya bagus. Bahkan jagung ini bisa diekspor,” tutur Bupati.
Program lain terkait ketahanan pangan yang baru diluncurkan yaitu melaksanakan Pengembangan Usaha Dengan Masyarakat Toko Tani Indonesia (PUPMTTI) di Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari pada Mei lalu. Peresmian PUPMTTI bersamaan dengan LPM. Keberadaan LPM ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat. Saat keadaan darurat atau dilanda bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan, kebutuhan pangan bisa terpenuhi. “Lumbung pangan hadir menjadi solusi. Itulah sebabnya LPM ditumbuhkembangkan untuk menampung cadangan pangan. Jika terjadi bencana yang menyebabkan pasokan bahan pangan terputus, musim paceklik atau gagal panen, persediaan pangan tetap ada di tengah masyarakat,” tandas Dadang.
Dadang mengungkapkan Toko Tani Indonesia (TTI) bertujuan memberikan kepastian stabilitas serapan, pasokan, dan harga menguntungkan petani dan konsumen. Langkah ini diikuti oleh stabilitas harga pangan melalui langkah langkah menyeimbangkan margin share antara petani dengan pedagang, sehingga memberikan kemudahan akses bagi konsumen terhadap bahan pangan pokok dan strategis. TTI sendiri merupakan ide Kementrian Pertanian (Kementan) yang bertujuan untuk stabilitas pasokan, harga, dan mengangkat tata niaga pangan.
(SUMBER : Yugi Prasetyo – KORAN SINDO Jumat 5 Agustus 2016)